jump to navigation

Politik Musim Banjir July 2, 2010

Posted by lapsippipm in opinion.
trackback

Oleh David Effendi)*

Politik, kata David Easton kurang lebih adalah bagaimana mengalokasikan nilai-nilai (alocative value) dan kepentingan publik kedalam lembaga-lembaga politik untuk menciptakan rasa keadailan dan kesejahteraan bersama. Dalam pandangan ini dibutuhkan kearifan lokal dan kebajikan. Sayang sekali, definisi ini sering tergusur dengan praktik Laswelian yaitu bahwa politik adalah who get what and how? pendek kata, yang idealis termarginalkan oleh yang pragmatis yang dianut sebagian besar politisi dan pemegang kebijakan pemerintah.
Dalam tulisan ini mencoba membaca ulang bagaimana fenomena politik perkotaan sekarang yang cenderung anti-ekologis kalau tidak dibilang mengalami dehumanisasi kronis. Dengan banyaknya kerusakan alam dan lingkungan di Kota-kota besar seperti semakin menyempitnya RTH (Ruang Terbuka Hijau) di Jakarta, kemudian menyempitnya sungai di Kota Yogyakarta, semakin berkurangnya daya searap air tanah yang diakibatkan oleh makin menjamurnya perumahan-perumahan elit dan menengah di daerah Bogor dan Bandung yang air yang tidak terserap ditumpahkan ke Ibu Kota Jakarta lalu terjadi banjir sebagai ritual tahunan. Oleh karena itu, sisitem dan tata ruang kota menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan bahkan menentukan pula dalam mambangun image tehadap kinerja pemerintahan. Misalnya, Di Kota Yogyakarta wali kota berusaha melakukan tamanisasi untuk memperindah pemandangan di Kota selain fungsi ekologis untuk mengurangi emisi kendaraan bermotor dengan pilihan tananam tertentu. Banyak kebijakan yang berperan ekologis dan tamaniasi barulah peredam polutan udara. Bagaimana dengan pencemaran sungai? potensi banjir akibat air hujan yang tidak terserap oleh tanah? Seharusnya di Kota besar sudah mulai terpikirkan akan bencana ekologis lebih-lebih akibat pemanasan global (global warming) yang tidak menentu. Kata ahli, kalau bulan Oktober-Nopember masih jarang hujan berarti bersiap-siaplah akan terjadi banjir di Bulan Januari dan Februari tahun ini.
Kalau di Rusia dikenal dengan politik air hangat maka di Indonesia kita kenalkan politik musim banjir. Politik musim banjir sebenarnya adalah manifesto dari politik perkotaan yang kerap menghadapi berbagai problem lingkungan baik yang diakibatkan oleh human error maupun alam yang mulai tidak bersahabat. Di musim kemarau kota terasa panas, pengap, dan polutif, di musim hujan pun Kota mengalami banyak masalah: banjir, genangan air dan penyakitnya, sampah kota, kepadatan, dan bahkan kriminalitas. Politik Musim Banjir hanyalah salah satu bentuk sensitifitas pemerintah terhadap penderitaan dan persoalan warganya sehingga politik musiman itu tidak hanya menjelang pilkada, pilgub atau pilpres dan legislatif akan tetapi seharusnya sensitifitas politik itu ditempatkan pada tempat yang pas( in the right track) yaitu kepedulian terhadap kondisi rakyat diberbagai musim sehingga nantinya kita kenal politik musim kemarau, politik musim bencana, politik musim hujan dan sebagainya. Dan saatnyalah berbuat untuk rakyat, berhentilah bermain politik TPTP (tebar pesona saja)!
Mendung tak berarti hujan, tapi sedia payung sebelum hujan itu adalah tindakan yang bijak! Pemerintah yang cerdas (Smart Government) adalah pemerintah yang mengenal dan memahami politik musim yang merupakan bukti ptentik terhadap kebutuhan dan keinginan warga (sense of crisis) sehingga warga khususnya warga Kota merasa terayomi dan terlindungi oleh kebijakan yang pro-ekologis dan humanis. Problem serius sekarang yang wajib diantisipasi adalah semakin hilangnya ruang terbuka (public spare) terutama akibat musim hujan dan potensi menggenang air di kota-kota sehingga berakibat atas terhambatnya aktivitas publik dan kegiatan ekonomi masyarakat. Sebagai contoh, di musim hujan di Kota yang tidak ramah kelompok kecil maka pemerintah tidak peduli terhadap nasib penjual keliling, pedagang kaki lima, yang memang memanfaatkan bahu jalan sebagai lahan mengais rezeki. Contoh lain, akibat musim hujan pelajar dan mahasiswa atau guru yang tidak mempunyai kendaraan dan memanfaatkan jasa angutan umum tidak nyaman akibat harus hujan-hujanan untuk menunggu bus Kota lewat. Di sinilah politik musim banjir menjadi urgent dalam artian bahwa pemerintan Kota yang ramah seharusnya memikirkan warganya untuk tetap bisa beraktifitas ekonomi dan pendidikan sehingga musim hujan tidak menjadi penghalang bagi wong cilik mendapatkan jata rezekinya. Amin

)*Aktifis Parwi

Dimuat di Media Indonesia,2008

Advertisements

Comments»

1. shandra - October 16, 2010

aku pusing cari tugas di internet pada saat pelajaran PLH.soal dari guru yaitu:
sebutkan beberapa usaha untuk menghindari bencana banjir,dan tanah longsor

2. shandra - October 16, 2010

aku pusing cari tugas di internet pada saat pelajaran PLH.soal dari guru yaitu:
sebutkan beberapa usaha untuk menghindari bencana banjir,dan tanah longsor?

3. lapsippipm - October 16, 2010

1. Hentikan penebangan hutan secara liar. Pemerintah yang bisa melakukan ini dengan pakai tentara dan polisi menegakkan hukum dan menghukum pengusaha yang nakal. Buat hutan kota yang baik agar meresapkan air yang tergenang, juga saluran air yang teratur
2. Kurangi penggunaan plastik dalam kehidupan sehari2 karena akan merusak lingkungan.

sementara itu dulu usul saya


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: