jump to navigation

“Perang Kota Kecil Part 2: Negara Lenyap” October 3, 2010

Posted by lapsippipm in opinion.
trackback

Oleh David Efendi, M.A

Political Science, Gadjah Mada University-Indonesia and University of Hawaii, USA

Berita nasional menyebarkan keadaan “darurat” negara:

“Kerusuhan dan penjarahan di Pati, Jawa Tengah, yang menghancurkan rumah dan fasilitas umum, Kamis (16/9). Kedua, kerusuhan di Tarakan, Kalimantan Timur, yang mengakibatkan lima orang tewas dan ribuan warga mengungsi (26-29/9). Ketiga, kerusuhan di Jakarta, Rabu (29/9), yang mengakibatkan empat orang tewas.” (Kompas, Oct 3,2010). Sebelumnya tragedi kompor gas menjadi mesin pembunuh massal, dan setelahnya kereta juga mengamuk dengan cara bertabrakan, 36 meninggal dunia dan puluhan luka-luka. Kereta dan tabung gas tidak bisa disalahkan. Baik tragedi pembunuhan oleh atau antar massa atau atas nama agama da etnis pejabat berdalih ini hanya ‘kecelakaan kecil” tak perlu dibesar-besarkan (baca pemberitaan kata-kata SBY melalui perpanjngan lidahnya alias Jubirnya Adrian Pasha (Kompas 10/3).

Dalam waktu yang sama nampak pertarungan sengit antara TNI dan Polisi atau antara Tentara dan Densus 88 yang makin menjadikan masalah terorisme complicated. Kita atau saya tidak membayangkan ada warga sipil menyerang kantor polisi. Ini soal who get what and how? (Laswel, no year). Orang bilangm tentara tak lagi bisa bisnis dengan leluasa karena Densus 88 mengambil alihnya dan mendapatkan budget yang luar biasa dari Australia dan Amerika sebagai pihak yang berkeppentingan menghancurkan sel-sel terorisme apa pun dalihnya jika perlu setiap hari menembak orang dan menangkap kelompok terduga dan diduga teroris. Sebagaimana status facebook saya dua hari lalu:

‎”Kalau presiden tidak berubah, bisa masuk musium sejarah bangsa ini. Lihat berbagai kekerasan terjadi di berbagai penjuruh…Densus mau meraih juara pemberantas teroris sementara perang saudara dibiarkan saja, para pengaku pembela tuhan diberikan kekebasan untuk memusnahkan kemanusiaan”

Kekerasan yang tersebut diatas baik sentimen antara yang merasa agamanya paling benar dan aliran lain salah, lalu ada konflik personal yang direduksi dan dijadikan konflik antar kelompok/etnis lalu menjelma menjadi tragedi pembunuhan dan penafikan atas hukum yang berlaku adalah salah satu bentuk bahwa negara Lemah dan hukum rimba dimomorsatukan. Negara kemana engkau gerangan? mungkin pertanyaan yang tetap mutlak perlu diperlukan karena dalam keadaan tidak normal, tidak ada perlindungan atas nilai-nilai dasar kemanusiaan kehadiran negara sebagaia alat yang memonopoli kekerasan atas rakyat (Weber) harus difungsikan jika tidak berfungsi, polisi sibuk dengan bisnis sendiri, Tentara dijauhkan dari rakyat maka negara lemah ini (weak state) akan terus menggelinding menjadi failing state dan failed state. Orang tidak merasakan hadirnya negara, tidak merasakan bahwa negara itu melindungi hajat hidup orang banyak. Ilmuwan bilang, rakyat sedang mengalami frustasi sosial mahaakbar dan akan merambat pada kejadian-kejadian yang memicunya. Seperti kecelakaan kereta api, akan menambah frustasi rakyat bahwa negara ini semena-mena dan menghargai murah kehidupan.

Kisah pedih, di berbagai kota dan pelosok nusantara ini mengingatkan saya pada buku yang ditulis oleh Gerry Van Klinken (2008-9), Perang Kota kecil; kekerasan komunal dan demokratisasi di Indonesia yang harus dibayar mahal dengan darah dan air mata di banyak pelosok desa dan kota-kota di Indonesia. Kini peristiwa-demi peristiwa itu kembali menganga dan mengancam eksistensi kemanusiaan setelah negara tak hadir disaat injury time. Negara dirumahkan dan dipersonalisasikan dalam satu keluarga yang sekarang ini sama persis dengan keadaan darurat pada rezim authoratorian masa Soeharto yang kalem tapi sadis, seperti halnya saat ini yang seolah demokrasi tapi di dalamnya penuh dengan pembiaran-pembiaran melakukan kekerasan dan pemusnahan antar kelompok. Kasus Ahmadiyah, FPI yang membabi dan buta serta penusukan Pendeta seolah jadi contoh yang terbuka bahwa orang melanggar hukum bisa terus berleha-leha dalam kepikunan hukum yang dibenarkan atas nama agama, agama dengan tafsir yang anti kemanusiaan dan perdamaian.

Jika demikian, maka tunggulah kehancuran dan siaplah masuk musium sejarah! Jika orang menabrak hukum menjadi lumrah, yang difikirkan hanya kelompok sendiri dan kepuasaan nafsu membantai maka inilah yang disebut oleh Garret Hardin ( 1968) sebagai Tregedy of the Commons yang diadopsi dari karya William Forster Lloyd (Two Lectures on the Checks to Population, 1833) yaang mengkisahkan kompetisi antar kelompok atau individu yang merasa hak dan kebebasannya tidak dibatasi oleh kepentingan lainnya atau orang lain akibatnya setiap orang ingin memperluas keuntungan yang ujungnya akan berakibat pada survival of the fittes dengan menghalalkan segala cara seperti yang disinyalir Thomas Hobbes (1651), homo homini lupus, atau every one against averyone, sebagaimana tabiat dalam human of war dalam berbagai turunan bentukannya dan anak cucunya dimana tidak ada konsep keadilan (justice-injustice), tidak ada konsep right or wrong. Perang bisa melumpuhkan segalanya, dan perang kota kecil akan merambat menjadi perang kota besar perang dimana nilai-nilai kemanusiaan, hukum, perjanjian diacuhkan dan dilenyapkan (entah sementara atau dalam waktu yang tidak dapat diperkirakan ujungnya.

Negara harus dihadirkan kembali, society dikarantina dulu untuk memperkuat kedudukan state dengan otoritas, power, dan dominasi sebagai alat pemaksa rakyat atau kekuatan diluar negara agar kembali kepada hukum, kepada konsep right value (Perpetual Peace: A Philosophical Sketch, Kant 1795 ). Semua harus taat dalam masyarakat yang dipimpin “Leviathan” untuk mengembalikan ketertipan ketika society mengalami disorder, distrust, dan kehilangan ide tentang keadilan, dan kebenaran. Ngeara kuat mengutamakan oekataan terlebih dahulu dengan konsep kekuatan seharusnya melahirkan ketertiban, dan kepatuhan pada hukum akan meratakan kemakmuran dan kedamaian untuk semua. Tidak harus demokrasi yang dijunjung tinggi apa saja yang mengarakana ketaaatn menjadi kesejahteraan untuk semua meski dibawah pemimpin yang diktator atau iblis sekalipun.

Hari ini, kalau orang galau melihat situasi ketidakamanan dimana-mana orang merasa tidak punya negara, hukum sudah limbung, dan penagak hukum mabok dengan diri sendiri dan gengsi. Saya pribadi, merasa tidak ada presiden dan tanpa negara hidup di Indonesia. Dramatis tapi ini hanya mengundang perenungan, bukan caci maki atau ludah para jubir pembenar raja yang terus menyerocos bahwa The King can do No wrong. Tobatlah! Jika tidak lenyaplah Nation state yang belum selesai ini (Unfinished Nation State, Max Lane 2008 )

Honolulu, Oct 2,2010

Advertisements

Comments»

No comments yet — be the first.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: