jump to navigation

File, Folder, dan ‘Obesitas’ Birokrasi November 28, 2010

Posted by lapsippipm in opinion.
trackback

David Efendi, UH Student

Salah satu dari wajah atau karakteristik penting birokrasi negara yang disinggung oleh Max Weber adalah ‘file and folder’ (Gerth & Mills,1958:197) di mana dokumen negara dirahasikan, dibagi, dan dijadikan alat control bagi Negara kepada society (masyarakat). Dokumen ini dalam batas tertentu merupakan nyawa kuasa-negara, nyawa birokrasi yang membedakan karakter dengan masyarakat yang terbuka, egaliter dan menampakkan humanism tinggi. Sementara birokrasi dalam file dan folder itu menyimpan rasa curiga, mawas, rahasia, unequal/hierarchy, diskriminasti, tertutup, dan dalam banyak hal tidak humanis. Itulah gambaran Negara kita, Negara post-kolonial yang hampir sempurna meniru dan menjiplak perilaku birokrasi ‘bapak’ kolinial Belanda.

Pembagian file dan folder sama logisnya dengan pembagian kekuasaan bagi elit dalam trias politika dalam konsep John Locke (1632 – 1704) yang disempurnakan Montesque (1689-1755) yang membagi kekuasaan dalam folder eskektif, legislative, dan yudikatif dalam rangkah selain mencegah tirani, pemusatan kekuaasaan dan ‘obesitas’ otoritas juga dimaksudkan untuk ‘check and balance’. Dalam system negara modern sekarang , ide itu diimprovisasi untuk kemudian membagi lagi kekuasaan tersebut dalam file-file yang tersebar dalam system desentralisasi/otonomi, atau lembaga non otonomi seperti auilory body yang dibentuk dalam berbagai macam badan, lembaga, yang merupakan pembantu memperkuat keberadaan folder. Namun, dalam banyak hal karena individu punya kepentingan, dan mempunyai self autonomy meski terbatas maka seringkali folder dan file tidak menjadi satu kesatuan dalam praktis bahkan bisa saling bertentangan dan menjadi tidak efektif apa yang diharapkan penguasa yang menghendaki unity of power tapi praktinya adalah penyebaran kekuatan kekuasaan (spread of power).

Birokrasi yang rumit atas nama rasionalitas dan legal formal sebagai karakter birokrasi lainnya sebagai takdir taken for granted yang tidak bisa ditawar, tidak bisa dinaik-turunkan sesuai keadaan masyarakat. Semua seolah baik jika tidak ada diskriminasi bagi kepentingan publik. Saying, Weber terlalu percaya pada sikap manusia bijak yang seolah tidak terpengaruh oleh vested interest pribadi dan kelompok. Banyak kenyataan menunjukkan, dibalik secret dan gagahnya birokrasi, mengidap penyakit kangker stadium 4 di mana birokrasi bisa dijualbelikan dengan konsesi ekonomi, social politik yang luar biasa. Praktik regim military-birokratik di Indonesia dipentaskan secara apik dan cantik semasa orde baru hampir 32 tahun lamanya dan sisa-sisa atau model tersebut masih berlanjut lantaran mengakar dan menyatu dalam semangat mekanisme dan logika pemerintahan.

Kerumitan atau komplikasi ‘file and folder’ itu terbukti secara nyata mamakan korban pada zamannya terutama masyarakat kelas bawah yang tetap memandang birokrasi sebagai praktik penjajahan lama yang tetap eksis dalam hasanah konon zaman pencerahan yang mengedepankan atak dari pada otot, pikiran dari pada emosional, dan hati ketimbang gengsi serta terbukanya ruang publik, diskusi, dan ruang komunikasi dalam berbagai bentuknya. Maka tidak heran, tuntutan kebebasan pers, berserikat menyeruak pasca reformasi 1998 dengan berbagai euphoria sementara ‘negara’ sebagai pusat kuasa mencoba memberikan angin segar kemerdekaan bagi warganya sekaligus member batasan dalam regulasi. Misalnya, undang-undang informasi dan komunikasi, undang-undang pers, dan sebagainya. Jadi, meski ada reformasi kebebasan sipil tapi folder dan file tetap dijadikan alat control efektif atas kebebasan warga dan di satu sisi tetap melestarikan budaya transaksi birokrasi di bawah meja dalam praktik KKN.

Dalam Negara ‘folder dan file’ pelaksana birokrasi di ujung tombak seringkali menjadi korban keganasan massa dalam berbagai praktik street level bureaucracy tapi pengambil kebijakan dan pembuat isi file dan folder tidak mersakan dampak dari buruknya system tata birokrasi selama ini. Pengambil keputusan meminta birokraqsi harus professional tapi apa yanbg diputuskan oleh decision maker justru menghasilkan konflik di bawah seperti kasus BLT, SLT, dan bantuan recovery bencana di Yogyakarta dan Aceh. Pelaksana birokrasi yang kroco, yang berhadapan langsung dengan publik mempertahankan amanah sebagai abdi Negara secara mati-matian mempertaruhkan segalanya melayani masyarakat sementara pembuat folder dan penentu isi file serta di mana harus disimpan dalam dokumen ‘komputer’ kekuasaan seringkali menjual belikan  folder dan file secara lebih murah dan korup.

Lambat laun (slowly but sure), Negara ini dibunuh oleh obesitas birokrasi yang melingkupinya. Karena birokrasi tidak netral dari poltiik maka kecenderungan distruksi sangat besar apalagi di zaman di mana liberalisasi politik sudah dilegalkan, pemilu langsung sudah dipraktikkan sebagai isyarat pertarungan siapa punya apa dan bagaimana berbagi kelicikan untuk merebut kursi kuasa yang menentukan jenis folder, nama, isi file, dan juga kewenangan untuk mendelete folder atau merevisi file—keputusan egara penting, kebijakan, uu, pp, dan sebagainya. Semua dilakukan dalam rankah akumulasi capital dan upaya mensejahterakan diri, partai, dan golongannya. Karena demokrasi, pemilu tidak gratis, maka kekuasaan harus memberikan kontribusi balik kepada pemodal, demikianlah logika rasional kekuasaan masyarakat kapitalis.

Negara yang mengalami ‘obesitas’ (kegemukan) birokrasi akan mengalami kelambanan luar biasa dalam melayani masyarakat secara umum. Keberpihakan semu, retorika, dan janji pengentasan kemiskinan hanya menjadi project temporal dan bukan jangka panjang maka yang dilakukan distribusi ‘ikan’ untuk masyarakat miskin dari pada memberikan pendidikan dan training keahlian. Kegemukan, memang disadari, tidak secara langsung membunuh Negara, tapi jutaan rakyat akan terkena dampaknya baik material maupun social-spiritual. Dampak birokratisasi dalam pembagian raskin, blt, pnpm, dan bantuan bencana sudah meluluhlanttakkan kohesi dan perekatan social selama ini—belum local wisdom yang dibantai habis oleh rasionalitas Negara yang tidak mengenal nilai kearifan di tengah masyarakat.

Terhitung, orang meninggal karena antri blt, berkelahi karena tidak dianggap miskin, dan seterusnya terjadi ketika Negara ini mempunyai sub folder 92 macam dalam bentuk badan non structural baik komisi nasional, badan, lembaga, dan sebagainya. Di era demokrasi electoral yang berkuasa tidak lebih hanya sekedar memilih dan berbagai file untuk di masukkan ke dalam masing-masing folder untuk kepentingan kaum ‘aristocrat’, kleptocrat, birokrat dan pejabat’ tanpa memandang golongan dan eselon semua akan terkena ‘laknat’.

Paling laris dalam semua panggung ‘demokrasi electoral’ Paling laris dalam semua panggung ‘demokrasi electoral’, atau ‘demokrasi prosedural’ ( Schumpeter, 1947) dan ‘poliarchy’ (Dahl,1971) di Indonesia adalah persekutuan, koalisi, atau komplotan kandidat yang berisi politisi, birokrat dan pengusaha serta berbagai tumpang tindih profesi/backround . seseorang bisa merangkap pengusaha sambil emnjadi pejabat politik (elected body), atau pengusaha bisa menjadi politisi yang duduk di kepengurusan partai atau parlemen. Mereka elit lama, cicit penguasa Orde baru yang mengalami konsolidasi dan proliferasi seiring desentralisasi diterapkan—memunculkan raja kecil atau neo-feudalisme baru. Kisah ini banyak ditulis oleh Robison (1990) dan Hadiz (2007,2010) dan proses pembajakan birokrasi substansial ini terus saja terjadi tanpa rintingan. Dua actor, menurut Niskanen (1975) , yang paling berperan dalam kontek Amerika adlaah politisi dan birokrat sementara di Indonesia antara politisi, birokrat dan pengusaha berbagi kue kekuasaan dan project ekonomi kapitalis. Walau perdebatan tentang apakah birokrat menyetir politisi dan seballiknya karena masing-masing punya keunggulan komparasi—birokrat punya atoritas dalam bentuk ‘file dan folder’ dan experts, sementara politisi punya power. Namun, keduanya ketemu dalam masing-masing kepentingan yang tidak kontras yaitu birokrat butuh penambahan pendapatan di luar gaji, dan politisi perlu untuk terpilih lagi (Niskanen, 1975.p.617-43). Tapi, kasus di Indonesia menunjukkan, birokrat punya jalan tol menjadi politisi ‘paripurna’.

Akhirnya, jika ada yang bertanya apakah ada gagasan penghadang obesitas? Saya kira kita masih relevan untuk mencoba belajar dari Ted Gabler dan David Osborn (1992) dalam reinventing government yaitu mengolahragakan pemerintah agar sehat dengan badan yang ramping gesit dan irit inilah yang kemudian kita kenal sebagai gagasan cemerlang ‘entrepreneur birokrasi’. Ide ini menyaratakan selain keahlian actor birokrat, professional, kemampuan menyetir, punya misi yang jelas,  dan bebas dari kepentingan politik tapi bekerja untuk meringankan beban birokrakrasi dan menggeser pola birokrat yang minta dilayani menjadi melayani dengan penuh dedikasi, inofasi, dan kerja nyata bukan kerja di balik meja. Saatnya membunuh ‘obesitas’, jangan di tundah sebab ini penyakit di Amerika paling bebahaya abad ini.

HI, Nov 26,2010

Advertisements

Comments»

No comments yet — be the first.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: