jump to navigation

Konflik, Status Istimewa dan Rezim Kapitalis November 30, 2010

Posted by lapsippipm in opinion.
trackback

By David Efendi

“Ketika ketuhanan Yang Maha Esa berubah Menjadi Keuangan Yang Maha Kuasa. Tidak ada artinya status istimewa dan khusus karena dengan demikian sempurnalah keruskaan sebuah bangsa” (Dekpendi, 2010)

Kesimpulan yang dikemukakan oleh banyak ilmuwan sosial dan politik lima tahun terakhir ini berhenti pada kesimpulan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan perlawanan lokal, perang antar suku, kekerasan terhadap Ahmadiyah, tawuran antar desa, geger china, dan sebagainya  beserta dampak konflik ikutannya semata-mata karena sebab buruknya distribusi sumber daya alam dan ekonomi yang dikuasai negara. Indonesia, sebagai negara yang pernah dijajah asing (belanda, Jepang, Inggris), menurut Schimitter & Karl (1991:)253, mempunyai kecenderungan pemusatan kekuasaan pada seorang diktatorship. Artinya menempatkan Soekarno dan Soeharto sebagai diktator pasca revolusi kemerdekaan Indonesia. Orientasi dua diktator berpengaruh ini jelas sangat berbeda jika Seokarno berorientrasi ‘wealt of nation’ dalam arti nasioanlisme yang tercermin dalam sistem perekonomian dan konstitusi UU 1945 pasal 33.

Sementara diktator Soeharto lebih beroerintasi semangat kapitalisme yang membesarkan kroni dan kapitalisme asing yang berujung pada kontrak freeport yang mengkianati nurani dan konstitusi negara. Jika, keadilan distribusi kekayaan bumi Indonesia yang berada di papua di kelola dengan baik tentu republik ini sudah berada jauh lebih baik dari sekarang, pasca reformasi dan di era desentralisasi. Dalam konteks ini saya melihat diktator Seokarno memiliki kontribusi yang kecil atas kerusakan bangsa bila dibandingkan dengan Soehato dan penggantinya. Nasionalis, meski politik yang berdarah, tetap mempunyai arti penting bagi masa depan bangsa. Artinya jika semua dikelola kapitalis asing, tentu generasi masa depan tinggal mendapat tulang belulang yang tidak bisa diharapkan akan membawa kebaikan umum.

Di era Soekarno muncul banyak pemberontakan daerah tapi saya menyangsikan jika semuanya diakibatkan oleh distribusi ekonomi yang timpang antara jawa dan luar jawa. Jika alasannya karena revivalisme antara kelompok islam dan nasionalis saya kira masuk akal mengingat ketegangan ideology dalam waktu bersamaan terjadi di banyak negara yaitu antara komunisme dengan nasionalisme, antara socialisme dengan kapitalisme dan antara diktator melawan massa , antara pemerintah monarki dengan democrasi, dan sebagainya. Dalam banyak argumen di buku sejarah disebutkan alasan ideology pada era pasca kemerdekaan sangat melimpah dan ini banyak berbeda ketika regime kapitalime orde baru yang menggunakan sistem ekonomi liberal yang kemudian mendapatkan perlawanan keras dari kelompok sosial dan agama baik di daerah atau di level nasional. Semua kemudian berujung pada tumbangnya Orde Baru. Kebetulan runtuhnya Orde baru sama persis diakibatkan oleh korupsi sebagaimana runtuhnya ‘mafia’ dagang VOC yang membawa keruntuhan belanda di Asia tenggara.

Otonomi Khusus Papua

Pemberian status istimewa ini terbukti hampa. Setelah 10 tahun reformasi, setelah 7 tahun menikmati status khusus di papua tidak banyak perubahan yang dialami rakyat papua hanya mereka sekarang punya banyak pusat pemerintahan tapi tetap miskin akses terhadap kekayaan alam. Sebagai contoh, kicauan Amein Rais dalam bukunya agenda mendesak bangsa tidak banyak dihiraukan oleh anggota DPR, MPR, dan eksekutif untuk melakukan perubahan kontrak karya dengan PT Freeport Mcmoran di Timika tersebut. Trilyunan dollar tetap mengalir ke pemilik perusahaan tambang raksasa yang mendapat hak mengelola total 50 tahun. Di waktu yang sama, rakyat papua hanya mendapatkan cipratan Dana Alokasi Khusus dan sejenis CSR (Corporate Social Responsibility) dari perusahaan yang konon kabarnya ditilep para penguasa lokal.

Jadi kalau banjir di Jakarta menenggelamkan ibu kota negara, mungkin rakyat papua akan sukur alhamdulillah karena berbagai sengsara dan pertanyaanya apakah ibu kota negara akan dipindahkan ke Papua dan rakyat papua dipindah ke Jakarta? Ini yang agak sulit di jawab. Negara ini berkantor di jakarta dan memompa sumber daya alam di daerah untuk diberikan ke negara lain dan hanya menyisahkan sedikit untuk rakyatnya yang lain tumpah ke saku penguasa.

Soal status ‘istimewa’ yang sedang panas diperdebatkan terutama status Yogyakarta. Pemerintah melalui SBY memberi signal agar gubernur Yogyakarta dipilih secara langsung mendapatkan kecaman luar biasa dari masyarakat Yogyakarta yang sedang ditimpah bencana alam. Di sisi lain, dukungan kepada sby mengalir dari berbagai partai yang memang menghendaki ‘demokrtaisasi’ secara membabi buta dan tanpa pandang bulu.

Ke depan, jika regime ‘gila’ ini terus berkuasa, maka semua daerah akan sama, tidak pandang nilai lokal, budaya, kekayaan dan sebagainya, tidak perlu lagi DAK semua DAU atau dimerdekakan sekalian dari subsidi pusat. Artinya ‘demokrasi’ versi negara ini akan melululantakkan nilai lokal dan tradisi yang berbeda di daerah. Akibatnya, perpecahan akan kembali lahir baik yang konflik berkepanjangan atau yang mengikuti kakak tertua Timur leste yang sudah merdeka. Jika Timur leste bisa, kenapa Jogyakarta dan Papua tidak? Ini kan demokrasi bung! Hak membentuk negara merdeka dilindungi oleh hukum alam dan juga hukum internasional.

Hi, Nov 29, 2010

Advertisements

Comments»

1. danansaja - December 1, 2010

DIRGAHAYU….!!!


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: